PEKANBARU, SABTANEWS.CO. - Ketua Umum Dewan Pimpinan Agung (DPA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) versi Mubes Dumai
Tan Seri Syahril Abubakar, meapresiasi
TNI-Polri, BPBD dan elemen masyarakat yang berjibaku penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
"Alhamdulilah saat ini Karhutla dan asap sudah terkendali dengan secara baik. Ini tampak dengan penerbangan itu tak ada terganggu dan sekolah tak sampai libur. Jadi saya sangat mengapresiasi kepada komandannya berserta jajaran TNI-Polri serta seluruh elemen masyarakat yang telah berjibaku, sehingga pengendalian Karhutla berjalan baik," katanya.
Ia mengatakan, penanganan Karhutla ini memang merupa pekerjaan yang sangat berat. Artinya, tidak mudah serta banyak tantangan dihadapi petugas dilapangan.
Oleh karena itu dia menghimbau kepada masyarakat di Provinsi Riau, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan. Sebab hal itu berbahaya.
"Mari kita sama-sama membantu aparat pemerintah ini bertungkus lumus dalam melakukan pencegah Karhutla ini. Maka atas keberhasilannya petugas berjibaku memadamkan itu, menjadi bukti bahwa keseriusan komandan jajaran TNI-Polri. Baik Kapolda Riau, Danrem, BPBD serta elemen masyarakat," sebutnya.
Dikatakan Syahril, didalam penanganan kebakaran hutan memang harus diatasi dengan cepat dan juga bergerak dengan cepat untuk sama-sama mencari solusi. Seperti yang dilakukan Satgas, di dalam hal penanganan Karhutla. Sehingga, hal pengendalian Karhutla ini berjalan baik sesuai halnya yang diharapkan.
Dikesempatan itu Syahril Abubakar juga menyampaikan, sebagaimana diketahui bahwa Komandan Satgas tersebut pada Gubernur Riau Syamsuar. Namun dalam hal ini, yang pasti bisa berdampak pada penanganan Karhutla di daerah ini. Oleh karena itu, ia berharap pada pemerintah pusat segera cari penggantinya.
"Diketahui bahwa saat ini Gubernur Riau Syamsuar yang merupa dari Komandan Satgas tersebut, sekarang mengundur diri dari jabatan gubernur. Dalam hal ini, pastinya akan berdampak penanganan Karhutla. Diharapkan pemerintah pusat dalam, hal presiden Jokowi, agar dapat percepat prosesnya," ujar Syahril.
Sebab katanya, jika lambat menurunkan Keppres pemberhentian Syamsuar, dan menunjuk pejabat untuk menggantikan. Maka, kedepannya ditakutkan itu terjadi Karhutla yang membuat resah di daerah ini. Terlebih lagi Komandan Satgas yang dijabat itu sangat berdampak dalam hal penanganan Karhutla tersebut. **Irul
