PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Taufiq OH menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Riau. Acara ini diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, pada Sabtu (30/11).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi. Dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau, serta tamu undangan lainnya.
Pertemuan tersebut membahas terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
Ahmad Tarmizi menuturkan bahwa, pada rapat sebelumnya, Pj Gubernur Riau (Gubri), Rahman Hadi telah menyampaikan nota pengantar keuangan Ranperda tentang APBD Provinsi Riau 2025. Berpedoman pada peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 tentang peraturan tata tertib DPRD Provinsi Riau pada pasal 21 ayat 3 yang berbunyi penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang APBD/P dalam rapat Paripurna.
"Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka untuk tahapan selanjutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi," ucap Ahmad Tarmizi.
Juru bicara Fraksi PKS dalam rapat itu, Kairul Umam sampaikan, APBD Provinsi Riau anggaran 2025 semakin peting menimbang ditahun mendatang, Bumi Lancang Kuning akan dinahkodai oleh sosok pimpinan yang baru. Maka APBD Riau 2025 ini diharapkan dapat fleksibel dan tepat guna.
"Serta dapat menjawab tantangan dan tuntutan yang akan dihadapi oleh kepemimpinan yang baru kedepan. Oleh karena itu, paradigma berkelanjutan menjadi kata kuncinya," ujarnya.
Sementara, juru bicara fraksi Golkar, Jon Ade Nopendra berujar pihaknya memandang tema APBD 2025 yaitu meningkatkan pelayanan dasar serta pemerataan insfrastruktur untuk penguatan ekonomi daerah sangatlah tepat. Serta, menjawab segala tantangan yang ada.
"Infrastruktur yang maju dan berkualitas dibutuhkan untuk mengurangi biaya logistik, mendorong pemerataan ekonomi Indonesia, sehingga cita-cita bangsa untuk keluar dari kondisi middle income trap dapat tercapai. Dengan demikian kami mendukung penuh APBD 2025 untuk meningkatkan pelayanan dasar dan tata kelola serta pemerataan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi daerah," jelasnya.
Setelah pandangan umum disampaikan oleh perwakilan masing-masing fraksi, maka pimpinan sidang menyerahkan naskah pandangan umum fraksi kepada Pj Sekda Riau. Nantinya, pandangan umum tersebut akan ditanggapi oleh Pj Gubri dalam rapat paripurna selanjutnya.
"Setelah sama-sama kita ikuti dan simak pandangan umum fraksi, terdapat berbagai masukan, pertanyaan, serta saran dari masing-masing fraksi. Untuk itu, kami berharap dapat ditanggapi dan dijawab oleh Pj Gubernur Riau, yang nantinya tanggapan dan jawaban tersebut dapat disampaikan dalam bentuk jawaban pemerintah pada agenda rapat paripurna berikutnya," tutupnya.
