PEKANBARU, SABTANEWS.COM -- Pemilu dan Pilkada serentak 2024 menimbulkan suatu ironi dimana Realisasi Anggaran Pembelanjaan Daerah menjadi mandek sehingga pembangunan terhambat, kualitas pelayanan masyarakat yang tidak kunjung membaik serta menyampingkan kepentingan masyarakat. Sepanjang tahun 2024 proses pemilihan yang berlangsung terus menerus membuat pemerintah lupa akan tugas dan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat, mereka hanya sibuk memikirkan bagaimana agar tetap terpilih dan berkuasa.
Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri hingga Triwulan tahun 2024 realisasi anggaran di sejumlah daerah hanya 60-70% saja, salah satu daerahnya yaitu Provinsi Riau yang realisasi anggarannya per 31 oktober 2024 hanya mencapai 64.19% dari total anggaran yang disahkan.
Dibalik angka yang nampaknya sederhana tersebut ada pembangunan vital yang terhenti, layanan publik yang memburuk serta inisiatif pendidikan yang terbengkalai.
Angga Barito Rambe, Wasekum PTKP HMI Pekanbaru turut menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap komitmen pemprov Riau dalam membangun pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat riau.
“ komitmen pemprov Riau terhadap pendidikan sungguh sangat mengecewakan, hal ini dapat kita lihat dari realisasi anggaran untuk pendidikan per 31 oktober 2024 bahkan tidak mencapai 60%, belum lagi beasiswa 2024 yang tidak jelas.”Kata Angga Wasekum PTKP HMI Pekanbaru juga menambahkan Pemerintah Provinsi Riau seharusnya lebih peduli terhadap pendidikan di bumi melayu ini, realisasi anggaran pendidikan harusnya lebih diutamakan sesuai dengan amanat UUD 1945.
Rencana pengalokasian dana anggaran sebanyak 109 miliar untuk beasiswa 7.384 mahasiswa harusnya segera direalisasikan. Alasan yang beredar di media sosial dari Kepala Biro Kesra Pemprov Riau adalah karena sedang menunggu kelengkapan data, yang mana jadi suatu pertanyaan besar bagi kami karena pendaftaran beasiswa tersebut sudah dimulai dari bulan juli, benarkah karena menunggu kelengkapan data? Atau tidak ada uangnya?, ujarnya.
Ketidakjelasan beasiswa tidak hanya terjadi di ruang lingkup pemprov riau saja, bahkan beasiswa dibeberapa kabupaten kota di riau juga mengalami kendala yang sama. Pencairan beasiswa yang jumlah keseluruhannya mencapai ratusan milliar belum juga turun, apa penyebabnya? Benarkah dana yang harusnya di alokasikan untuk pendidikan masyarakat digunakan untuk kepentingan pilkada kemarin? Kemana seluruh anggaran yang harusnya sudah dialokasikan tersebut?.
“kami mengingatkan kepada pemerintah bahwa seluruh dana anggaran tersebut berasal dari rakyat dan sudah seharusnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi” kata Angga.
Sumber Angga Wasekum PTKP HMI Pekanbaru.
