Pada Tahun 2024, proyek Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahap ke-II merupakan satu satunya proyek strategis pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang di kerjakan Oleh PT. Melayu Riau. Namun sampai saat ini pembangunan Gedung DPRD Rohul tahap ke II belum selesai alias diduga Mangkrak.
Pada saat ini terlihat jelas tampak dari luar bangunan gedung DPRD kabupaten Rokan Hulu Tahap ke-II jauh dari kata layak siap (belum selesai). Berdasarkan sidak komisi 4 pada senin 13 Januari 2025 laporan hitungan bobot pekerjaan yang dihitung ppk pada 31 Desember diangka 67,5 %.
Lalu Aliansi GEMPAR Riau juga mempertanyakan bobot yang dihitung ppk ini gimana, apakah bobot gedung yang belum terpasang sudah dikatakan bobot atau bagaimana?. Karena sebelumnya pada bulan Januari 2025, perhitungan bobot 67,5% ini yang digunakan menjadi landasan pengenaan denda keterlambatan perhari dengan addendum perpanjangan pertambahan waktu 50 hari.
Terkait hal ini Ketua Umum Aliansi GEMPAR RIAU, Erlangga, S.H., sangat menyayangkan pembangunan Gedung DPRD Rohul tahap tahap ke-II, hingga saat ini, padahal sudah diberi addendum perpanjangan pertambahan untuk dikerjakan selama 50 hari yang terhitung mulai dari bulan Januari 2025," tegasnya kepada awak media.
Lanjut, Erlangga, S.H., meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk segera memeriksa oknum/pihak yang terbukti lakukan tindak pidana korupsi ikut di proyek pembangunan Gedung DPRD Rohul tahap ke II , terutama kepada Direktur Utama PT. Melayu Riau bersama kontraktornya untuk diperiksa. Karena mengingat proyek ini telah menggunakan anggaran puluhan milyar. (Red)
“Kami juga menduga adanya indikasi salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Rohul di membekingi proyek tersebut, semoga saja hal ini secepatnya di tanggapi oleh Kejagung RI dan Oknum Oknum yang terbukti terlibat harus tanggungjawab," tutupnya. (Rls/Tim)
Advertisement
